Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag dengan Polri

Senin, 8 Januari 2018

Kementerian Perdagangan dan Kepolisian Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penegakan Hukum, Pengawasan dan Pengamanan di Bidang Perdagangan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1). MoU ditandatangani Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam sambutannya, Mendag mengatakan bahwa pelaksanaan penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara Kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.

MoU ini merupakan perpanjangan dari MoU yang ditandatangani pada 4 Januari 2013 dan telah berakhir pada 4 Januari 2018. MoU juga merupakan kesinambungan dari penandatanganan Perjanjian Kerja sama tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pengawasan, Pengamanan Perdagangan di Bidang Perlindungan Konsumen, kegiatan Perdagangan dan Metrologi Legal antara Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Syahrul Mamma dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ari Dono Sukmanto pada 20 Desember 2017.

Kapolri dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan, Polri sepakat untuk memberikan dukungan berupa bantuan taktis, teknis, upaya paksa, dan konsultasi. Dalam kaitannya dengan kegiatan penegakkan hukum, Polri sepakat untuk tetap mengedepankan Kemendag.

Sebagai tindak lanjut MoU dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani, selain melakukan penyusunan rencana kerja di tingkat pusat oleh unit Eselon I di Kemendag dan Polri, kerja sama ini juga akan dilakukan di tingkat daerah. Di tingkat provinsi, dilaksanakan antara Gubernur dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan di tingkat kabupaten/kota antara Bupati/Walikota dengan Kepala Kepolisian Resor/Kota/Kota Besar/Metro (Kapolres/ta/tabes/metro).